Muaro Jambi – Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi menggelar seminar nasional bertema “Aktivisme Setelah 27 Tahun Reformasi Indonesia”. Kegiatan ini diselenggarakan pada Rabu (6/8), di Amphitheater Rektorat UIN STS Jambi secara luring dan daring. Seminar ini diinisiasi oleh Koordinator Lingkungan Hidup dan SDGs di bawah naungan LPPM UIN STS Jambi.

Selain itu, seminar ini menghadirkan refleksi kritis terhadap dinamika masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa pascareformasi. Para narasumber berasal dari kalangan akademisi, peneliti, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil yang berpengalaman. Beberapa di antaranya adalah Dr. Muktiono, Ketua Serikat Pengajar HAM (Sepaham) Indonesia dan M. Ananto Setiawan dari YAPPIKA. Turut hadir pula Agus Salim, MA., MIR., Ph.D., dosen UIN STS Jambi yang aktif dalam isu civil society.

Adapun dari kalangan mahasiswa, hadir Ketua DEMA UIN STS Jambi, M. Rizky Agung, serta Presiden Mahasiswa Universitas Jambi, Rahmad Dzaki. Seminar ini dipandu oleh Wenny Ira Reverawati, S.IP., M.Hum., dosen Universitas Nurdin Hamzah yang juga aktivis perempuan.

Lebih lanjut, seminar ini menyoroti pentingnya masyarakat sipil dalam membangun demokrasi yang inklusif dan pemerintahan yang transparan. Dalam paparannya, tim YAPPIKA menegaskan bahwa kebebasan sipil di Indonesia terus mengalami penurunan. Bahkan, menurut data CIVICUS Monitor 2023, Indonesia masuk dalam kategori “obstructed” atau terhambat. Artinya, masih banyak pelanggaran terhadap hak berkumpul, berserikat, serta berekspresi yang terjadi masyarakat sipil.

Menanggapi hal tersebut, Agus Salim menjelaskan konsep Civil Islam yang menjadi penghubung antara Islam dan demokrasi. Ia mengutip pandangan Robert Hefner tentang peran Islam sipil dalam mendorong transisi demokrasi di Indonesia.

Namun demikian, ia juga menyoroti tantangan baru seperti konservatisme agama, polarisasi politik, dan kooptasi aktivis oleh kekuasaan. Menurutnya, kondisi ini menyebabkan melemahnya suara kritis masyarakat sipil di berbagai sektor, termasuk di kampus.

Dalam sesi selanjutnya, seminar juga menelusuri jejak panjang aktivisme mahasiswa sejak era Orde Baru hingga era digital. Para pembicara mengungkapkan bahwa mahasiswa dahulu menjadi motor utama gerakan reformasi 1998. Akan tetapi, saat ini mereka menghadapi tantangan berupa apatisme dan dominasi narasi pasar dalam ruang kampus. Kendati begitu, gerakan mahasiswa terus beradaptasi melalui kampanye digital. Dengan demikian, ruang advokasi perlahan mulai dibangun kembali oleh generasi muda di tengah berbagai keterbatasan.

Sementara itu, program BASIS (Building an Enabling Environment and Strong Civil Society in Indonesia) juga diperkenalkan dalam seminar. Program ini bertujuan mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan dan memperkuat infrastruktur masyarakat sipil lokal. Secara khusus, program ini menyasar 10.700 mahasiswa dan aktivis muda melalui pelatihan daring seputar HAM dan demokrasi.

Melalui kegiatan ini, UIN STS Jambi menunjukkan komitmen sebagai pusat pengetahuan yang aktif dalam penguatan civil society. Sebagai penutup, seminar menegaskan pentingnya peran kampus dalam menjaga ruang sipil yang bebas, aman, dan berkelanjutan.

Penulis: Zharifah Rukhaputri, Fotografer: Dwita Annisa