Jamaluddin*

Di tengah tren akreditasi, internasionalisasi, dan deman OBE (outcome based education) di perguruan tinggi yang cenderung menggiring kampus berlomba meraih prestasi, rekognisi,  dan sertifikasi guna memenuhi lapangan pekerjaan,  bahkan sejumlah perguruan tinggi mulai bergerak menjadi kampus yang mandiri secara finansial dan manajemen. Muncul pertanyaan mendasar; sejauh mana kampus telah berkontribusi nyata bagi perubahan di masyarakat?. Kebijakan Kampus Berdampak menantang perguruan tinggi untuk keluar dari zona nyaman administratif-formalistis, dan kembali pada khitahnya  menjadi ruang-ruang dialogis, pembebasan, pemberdayaan, perubahan sosial dan penciptaan masa depan bersama.

Kinerja perguruan tinggi selama ini diukur dari indikator administratif, seperti  level akreditasi prodi, jumlah lulusan, publikasi, prestasi,  jumlah SDM, sumber dana dan  kepatuhan terhadap regulasi. Ukuran-ukuran tersebut penting, namun kenyataannya tidak selalu berbanding lurus dengan maslahat yang dirasakan oleh masyarakat.

Banyak hasil penelitian yang berhenti di publikasi, pengabdian masyarakat yang kurang menyentuh persoalan dan tidak berkelanjutan,  serta lulusan yang gagap menghadapi persoalan real di masyarakat. Akibatnya, kampus menjadi menara gading yang asyik dengan dunianya,  terputus dari realitas sosial.  Di sinilah pentingnya kebijakan Kampus Berdampak muncul—sebagai ikhtiar mengembalikan pendidikan tinggi pada mandatnya sebagai pusat peradaban, mentransformasikan ilmu pengetahuan menjadi solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan  dan memecahkan masalah sosial secara berkelanjutan.

Kebijakan Kampus Berdampak hakikatnya bukanlah antitesis, melainkan evolusi sistematis dari semangat Kampus Merdeka. Jika Kampus Merdeka telah berhasil meretas sekat ruang -ruang kelas yang memenjarakan kreativitas, dan memberikan kebebasan untuk mencari pengalaman di luar kampus, maka Kampus Berdampak melangkah satu tahap lebih ke depan, yaitu memastikan bahwa  aktivitas -aktivitas tersebut memberikan dampak nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Kebijakan Kampus Berdampak dapat dipahami dari teori Public Values dari  Mark H. Moore yang mensyaratkan kebijakan publik harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar efisiensi birokrasi. Perguruan tinggi diposisikan sebagai lembaga publik yang sejatinya menciptakan manfaat sosial, ekonomi, dan kultural. Dalam perspektif New Public Service (NPS) dari Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, kebijakan Kampus Berdampak adalah sebuah pergeseran dari sekadar efisiensi (bisnis) menuju pelayanan warga negara. Kebijakan ini mencerminkan prinsip “Serve Citizens, Not Customers“. Kampus tidak memosisikan masyarakat sebagai objek pasar, melainkan warga negara yang memiliki hak atas solusi pendidikan.  Sementara itu, dari perspektif analisis kebijakan Dunn, Kampus Berdampak tepat merespons masalah rendahnya relevansi kampus dengan menata ulang indikator administratif luaran pendidikan menuju dampak sosial yang lebih terukur dan nyata.

Kebijakan Kampus Berdampak berimplikasi pada pergeseran orientasi kampus, tidak sekadar melahirkan lulusan yang siap kerja, namun juga memiliki keterampilan sosial, dan kampus tentunya menjadi pusat pengembangan pendidikan, riset, dan pengabdian yang diarahkan untuk memberikan dampak nyata dalam menyelesaikan persoalan masyarakat dari berbagai bidang.

Namun demikian, harapan besar tersebut berhadapan dengan paradigma pengelolaan perguruan tinggi yang saat ini cenderung berbasis standarisasi dan internasionalisasi,  bahkan sebagian berparadigma universitas korporat yang cukup menyita energi sumberdaya lembaga,  memacu perguruan tinggi untuk bersaing menjadi universitas kelas dunia dan mandiri secara finansial. Sementara, Kampus Berdampak berparadigma tanggung jawab sosial (social responsibility), dimana kampus memiliki tanggung jawab moral menyejahterakan lingkungannya

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan redefinisi dan reposisi tata kelola perguruan tinggi yang menempatkan tanggung jawab sosial sebagai prioritas strategis, tanpa menafikan standar mutu global. Perguruan tinggi perlu mengintegrasikan indikator dampak sosial baik perencanaan, perumusan standar, dan evaluasi kinerja secara keseluruhan. Kepemimpinan kampus harus memacu kolaborasi lintas sektor dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan industri berbasis kearifan lokal. Selain itu, penelitian dan pengabdian diarahkan pada solusi aktual kontekstual yang berkelanjutan, bukan hanya pemenuhan luaran administratif. Dengan demikian, keunggulan akademik,  rekognisi,  dan keberpihakan sosial dapat berjalan bergandengan, menjadikan Kampus Berdampak sebagai amal saleh, bukan sekadar jargon kebijakan.

Akhirnya, Kampus Berdampak menegaskan bahwa kualitas perguruan tinggi cukup hanya diukur dari luaran atau rekognisi global, tetapi sejauh mana ia menghadirkan maslahatnyata bagi masyarakat. Dengan komitmen yang kuat, kepemimpinan visioner, yang didasarkan pada paradigma tanggung jawab sosial, kampus dapat menjadi kekuatan strategis pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Wallahu A’lam

*Dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi